Aug 17, 2013

17 Agustus 2013, antara Sumatera dan Jawa.

Menyimak hari kemerdekaan NKRI ke 68, tampaknya memang selalu ada ganjalan persoalan antara Sumatra dan Jawa. Saat ini, bisa jadi hanya Aceh yang menjadi problem. Menarik fakta sejarah, sejak dikenalnya kerajaan - kerajaan di Nusantara. Setelah dominasi Sriwijaya, Majapahit dianggap memegang kekuasaan sentral wilayah Nusantara. Dan perseteruan antara "Sumatra" dengan "Jawa" sudah ada sejak abad ke 13 M. Namun sesungguhnya belum pernah ada perang terbuka antar kerajaan - kerajaan di Nusantara.

Kerajaan Samudera Pasai, dikenal sebagai kerajaan Islam Pertama di Indonesia, berdiri sekitar 1267 dirintis oleh Sultan Malik al_saleh. Tahun 1293. Raden Wijaya memproklamirkan berdirinya kerajaan Majapahit yang berpusat di Mojokerto. Pada masa Pemerintahan Raja Hayam Wuruk di Majapahit 1350 -1389, tampaknya ada sebuah Periode dimana Majapahit yang giat memperluas wilayah kekuasaan sempat menyerang Samudera Pasai. Sebagian catatan sejarah menyatakan, salah satu sebab keruntuhan Samudera Pasai di Ujung Pulau Sumatra adalah Serangan Armada Majapahit.

1496 Sultan Ali Mughayat Syah mendirikan Kerajaan Aceh Darussalam, berpusat di ujung pantai barat Sumatra, dinamakan Bandar Aceh, Ali Mughayat Syah memerintah Aceh Darussalam sd 1528, dan Majapahit runtuh tahun 1518, dibawah pemerintahan sementara Patih Udara. Kerajaan Aceh Darussalam, berkembang Pesat karena Perdagangan dan Berkoalisi dengan Super Power Turki.

1478 di Jawa, terjadi Perpindahan Kekuasaan dari Majapahit ke Demak, Raden Patah merintis dan mendirikan Kerajaan Demak, dengan legitimasi bahwa Raden Patah adalah Keturunan Raja Majapahit, Brawijaya V, dengan selir berasal dari Cempa. Demak hanya diperintah oleh 3 raja dan berakhir tahun 1546, dibawah kepemimpinan Sultan Trenggono. Kerajaan Samudera Pasai runtuh tahun 1521, oleh Serangan Portugis. Tahun 1526 Kerajaan Aceh Darussalam membebaskan Pasai dari Cengkerakan Portugis dan menjadikannya sebagai Vassal dari Kerajaan Aceh Darussalam yang makin berkembang pesat. Portugis memindahkan pusat perdagangan ke Johor dan diterima oleh Raja Johor sebagai Sekutu

Masa Keemasan Kerajaan Aceh Darussalam terjadi pada saat Pemerintahan Sultan Iskandar Muda Johan Pahlawan Meukuta Alam (1607 - 1636). Setelah Aceh Darussalam mengalami berbagai Intrik internal dalam keluarga Kerajaan. Sultan Iskandar Muda, saat muda dikenal dengan Nama DARMAWANGSA, dikenal Juga sebagai Johan Pahlawan. Dalam masa Pemerintahan yang terbilang pendek 29 Tahun , Sultan Iskandar Muda berhasil memperluas wilayah kekuasaan Aceh Darussalam sampai meliputi seluruh Sumatra, Termasuk Jambi, Palembang dan Bengkulu di sebelah selatan dan Pantai Patani di sebelah Utara. Namun, Aceh Darussalam tidak bisa sepenuhnya mengontrol Selat Malaka sebagai pusat perdagangan dunia, karena dua kerajaan di Semenanjung Melayu (Johor dan Pahang) memberikan tempat dan bersekutu dengan Portugis dan Inggris.

1629, Sultan Iskandar Muda mengirim Aramada Besar untuk Mengusir Portugis dari Johor, setelah Tentara Portugis yang bersekutu dengan Kerajaan Johor dikepung selama 3 bulan dan Hampir menyerah, datang Bala bantuan Portugis yang berasal dari Gowa dan Makassar. Tampaknya tetara Kerajaan Aceh terlalu berkonsentrasi ke daratan dan tidak memperkirakan serangan besar dari armada Portugis yang berasal dari Goa. Armada Aceh mengalami kekalahan besar di Johor dan menarik armadanya kembali ke Banda Aceh. Kerajaan Aceh dan Johor kemudian bersahabat setelah Putri Iskandar Muda menikah dengan Putra Mahkota Johor, Iskandar Tsani

1513, demak Pernah mengirim Armada Perang sebanyak 100 Kapal untuk mematahkan dominasi Portugis di Selat Malaka, Expedisi ini juga dibantu oleh Raja - Raja Jambi, Palembang, Sumatra Barat (Lahu) dan Aceh. Serangan Raja - Raja Nusantara kepada Portugis tahun 1513 ini mengalami Kegagalan besar, bahkan Putra Mahkota Demak yang memimpin Armada Tersebut Jatuh sakit terserang kolera

Setelah Periode Demak, Jawa disibukkan oleh Perebutan Kekuasaan, melemahnya Sultan Trenggono dan Tidak adanya Putra Mahkota, membuat para Adipati dibawah Kerajaan Demak berseteru memperbutkan Tahta dan dimenangkan oleh Joko Tingkir yang kemudian berjuluk Sultan Hadiwijaya, dan memindahkan Pusat kekuasaan ke Pedalaman Pajang.

Kerajaan Aceh Darussalam Praktis sendirian menghadapi kekuatan Eropa yang semakin menguat, kedatangan Armada dagang Belanda disambut baik oleh Raja Aceh, dan belanda diijinkan melakukan Perdagangan di Banda Aceh. 1636 Sultan Iskandar Muda mangkat dan digantikan oleh Menantunya asal Johor, Sultan Iskandar Tsani, karena Sultan Iskandar Muda tidak memilki Putra. Iskandar Tsani memerintah dalam waktu 5 tahun dan terbunuh, sang Istri Sri Ratu Fafi al-Din Taj-al-Alam atau dikenal Putri Sri Alam yang notabene adalah Putri Kandung Sultan Iskandar Muda, mengambil alih kemudi Pemerintahan

Kerajaan Aceh Darussalam, resmi Jatuh 1903, ketika Sultan Mahmud Daud Syah dipaksa oleh Kolonialis Belanda untuk Mertekuk Lutut di hadapan Gambar Ratu Wilhelmina. Secara umum Kerajaan Aceh Darussalam mampu bertahan selama 407 Tahun 1496 - 1903, Sementara Majapahit bertahan selama 225 Tahun (1293 - 1518. Kerajaan Mataram yang didirikan Sutawijaya bertahan sampai Hari ini, dan menjadi Daerah Istimewa Jogyakarta

Hubungan Aceh dengan NKRI mengalami masa krusial pada 17 Maret 1949, saat Pemerintahan NKRI di Jogya Jatuh ke Tangan Belanda yang membonceng Tentara Inggris, setelah kemenangan Eropa dan Amerika pada Perang Dunia II. Belanda mencoba untuk mengukuhkan kembali kekuasaannya di Indonesia. Soekarno memerintahkan Syahruddin Prawiranegara untuk membentuk Pemerintahan Darurat di Bukit Tinggi. pada 17 Maret 1949 Wali Negara Wilayah Timur DR Tengku Mansur mengirim surat kepada Tgk Daud Beureueh yang saat itu berkedudukan sebagai Gubernur Militer dan Sipil untuk Wilayah Aceh. Isi surat itu adalah untuk mengajak Tgk Daud Beureuh untuk menghadiri Mukmatar Sumatra dalam rangka pembentukan NRFS (Negara Republik Federasi Sumatra) . Namun Undangan itu ditolak oleh Tgk Daud Beureueh, dan selamatlah NKRI

Pasca Kemerdekaan dan Agresi Belanda I - II, harus diakui terjadi ketimpangan dalam Pembangunan dan Peningkatan Kesejahteraan antara Sumatra dan Jawa. Politik Transmigrasi sebagai upaya pemerataan Penduduk, tidak menciptakan banyak masalah di Pulau Kalimantan, namun menimbulkan kecurigaan di wilayah Sumatra. Jumlah etnik Jawa yang mendominasi Populasi Indonesia, dan kebijakan Transmigrasi memang sangat mudah menumbuhkan kesalah pahaman kepada etnik lain. Ketidak puasan Rakyat Aceh terhadap hasil - hasil pembangunan pasca Kemerdekaan-lah yang memicu gerakan separatisme Aceh, dan menjadi Api Dalam sekam sampai hari ini

Dari sudut pandang orang aceh, dan sudut pandang Independent, serta fakta sejarah dimana pembentukan Nation State, NKRI, berawal dari Kesepakatan serta Kerelaan masing - masing Pimpinan Wilayah yang berpengaruh pada saat itu, semestinya bila suatu wilayah Ingin memisahkan diri, harus ada instrumen untuk mengakomodirnya. Pemerintahan NKRI hari ini menyatakan bahwa NKRI adalah Harga Mati, lalu bagaimana Hak - hak daerah yang pada masa pembentukan NKRI bersepakat untuk bersatu. Tampaknya pembentukan NKRI mirip sebuah Pernikahan, sehingga semestinya dalam konstitusi Republik Indonesia ada instrumen untuk Perceraian. Jawaban kekerasan seperti aksi militer dan tekanan bersenjata, dipastikan Tidak akan Pernah Menyelesaikan Masalah, penyelesaian Masalah dengan Peperangan senantiasa membinasakan semua pihak yang terlibat

Sebagai orang Jawa yang tumbuh dewasa di Pulau Jawa, pernah menjalani kehidupan di Pulau Kalimantan, Jakarta dan kini di Banda Aceh, secara umum memang Banda Aceh memprihatinkan, fasilitas Listrik di Ibukota Propinsi yang sering padam, pembangunan infrastruktur fisik sangat lambat dan tampak membaik setelah bencana alam Gempa Bumi dan Tsunami Aceh, fasilitas pelayanan kesehatan dan ketersediaan dokter tidak terlalu baik, sepertinya saya harus mengerti perasaan Orang Aceh. Andaikata situasi yang dialami Aceh, terjadi Pada Jogyakarta, Jawa Tengah atau Jawa Timur, bukan Tidak Mungkin, Jawa bersegera memisahkan diri dari NKRI. Pemerintahan Adminsitrasi Jakarta boleh saja menyatakan NKRI Harga Mati, namun pernahkan Adminsitrasi Jakarta memikirkan, apa keuntungan Aceh bergabung dan menjadi bagian NKRI (?) setelah apa yang mereka buktikan untuk menjaga keutuhan NKRI dan menghabiskan Harta, Tenaga, Nyawa rakyat Aceh untuk mengusir Kolonialis Belanda dari Tanah Air

Berdirinya NKRI pasti berbeda dengan Imperium Roma, Abbasiyah, Mongol bersama Jenghis Khan, dimana mereka memperluas wilayah dengan Penaklukan melalui perang, seakan memiliki Hak untuk menguras kekayaan wilayah Taklukan bagi membangun kejayaan Pusat Ibukota. Apa HAK NKRI untuk melarang sebuah wilayah memisahkan diri (?), bergabungnya wilayah wilayah Papua,Sulawesi, Ambon, Kalimantan, Suamtra dan Jawa kedalam NKRI adalah Kesepakatan, sangat logis apabila kesepakatan tersebut akhirnya menimbulkan kerugian pada salah satu pihak yang bersepakat, untuk menarik diri dari kesepakatan tersebut. Persoalan ini sangat sensitif, dan mudah disalah Pahami, oleh karenanya semua Insan dan warga Negara Indonesia harus jernih berpikir, tajam merasakan, bahwa ada saudara kita yang merasa teraniaya dengan kesepakatan dan berdirinya Nation State, Negara Kesatuan Republik Indonesia

Bisa dipastikan, seluruh warga Negara Indonesia, tidak ingin salah satu wilayah berpisah dari NKRI, demikian Juga tidak ingin salah satu saudara kita tersakiti atau memendam sakit hati. Sehingga persoalan Aceh sesungguhnya adalah Persoalan setiap Insan Warga Indonesia , persoalan keutuhan sebuah Negeri tanpa Pemaksaan. Sekali lagi, jawaban kekerasan tidak akan menyelesaikan masalah. Kesepakatan damai yang dituangkan dalam Mou Helsinki antara "Aceh" dengan "Jakarta" adalah sebuah Modal besar bagi NKRI untuk menyelesaikan Pertikaian antar saudara ini dengan cara damai. Kedua belah Pihak sebaiknya tidak mengkedepankan kekeras kepalaan masing - masing, melainkan harus bermusyawarah untuk MUFAKAT, saling menghargai dan menghormati

Mengembalikan sebuah wilayah dengan masyarakat yang DITAKLUKAN tidak akan membawa hasil positif dan baik, ibarat Penikahan, Nikah Paksa senantiasa menimbulkan masalah. Kembalinya sebuah wilayah dengan diiringi sakit hati dan dendam hanya akan menyulut konflik lebih besar di Kemudian Hari. Sebagai Insan manusia dan warga Negara Indonesia, saya pribadi TIDAK SETUJU apabila kesatuan Negara dijaga dengan Kekerasan, apalagi berbumbu SENJATA. Wilayah Nusantara belum pernah mengalami persatuan sebagaimana NKRI, namun seluruh wilayah Nusantara pernah menjalin hubungan Persahabatan berdasarkan saling menghormati, saling menghargai dalam kesetaraan dan Harmoni

Saat trend Global menuju pada persaingan Ekonomi, Indonesia sebagai Negara dengan Populasi No 5 terbesar di dunia, dengan kekayaan alam melimpah, tidak terkalahkan oleh wilayah manapun di dunia, semestinya mampu mencapai dan menyuguhkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh Rakyatnya, apabila NKRI masih harus disibukkan persoalan Politik dan tidak bergegas menyelesaikan masalah konflik internal, bukan tidak mungkin Indonesia akan dicaplok kekuatan besar dunia seperti China, Rusia, Jepang, Eropa, Amerika, Australia

Siapapun kita, dimanapun berada, sebagai warga Negara Indonesia, marilah kita berempati pada Rakyat Aceh, saat kita menghormat bendera Merah Putih, ada baiknya kita berpikir, apa makna bendera kebangsaan Tersebut, sudahkan Indonesia mengayomi seluruh Rakyatnya, menjadi bermanfaat dan memperoleh kebanggaan menjadi Warga Negara Indonesia. 68 tahun kemerdekaan, bukanlah waktu yang singkat. Andaikata Administrasi Negara dan seluruh Pejabatnya memiliki rasa kebangsaan sebagaimana para Founding Father Republik Indonesia, menghormati dan berbagi kepada seluruh saudara sebangsa, diyakini tidak satu wilayahpun Ingin memisahkan diri dari NKRI, janganlah "Kesepakatan" menyakiti pihak lain dan hanya menguntungkan pihak tertentu saja

could not execute command 'lessc' odoo 9.0

Well ... odoo installed properly and running well on local server. However after creating a data base and successfully logging in, the od...